NusantaraBersatuNews.Com, Banda Aceh – Dampak dari pemberhentian ribuan tenaga kontrak yang selama ini mengabdikan diri diberbagai SKPA Pemerintah Aceh menyebabkan angka pengangguran di Aceh semakin tinggi, sehingga berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan di Aceh.
Sebab itu Pemerintah Aceh diminta untuk menyiapkan solusi alternatif mengantisipasi lonjakan pengangguran tersebut. hal ini disampaikan oleh Aktivis Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Sanusi Madli, Minggu (13/3/2022).
Pemberhentian Tenaga kontrak Pemerintah Aceh tahun 2023 dipastikan terjadi, hal ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah nomor 050/3663 untuk menindaklanjuti surat Nomor 050/21822 tanggal 16 Desember 2021 perihal penyusunan Rancangan Awal Renja SKPA tahun 2023.
“Pemerintah Aceh perlu menyiapkan solusi alternative atas pemberhentian ribuan tenaga kontrak, hal ini penting agar asap dapur mereka tetap hidup dan citra Aceh sebagai Provinsi Termiskin tidak semakin memburuk,” ujar Sanusi.
Menurutnya beban ini harus dipikul oleh Pemerintah Aceh selaku penguasa anggaran dan kebijakan, Aceh sebagai daerah dengan kucuran dana otsus triliun rupiah setiap tahunnya, semestinya telah selesai dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, setidaknya tidak menjadi juara.
“Seandainya otsus ini dikelola tepat sasaran dan menggunakan skala prioritas, tentu perihal pemutusan tenaga kontrak tidak terlalu mengkhawatirkan, karena sejumlah tenaga yang dianggap telah berpengalaman ini dapat diditribusikan pada industry industry atau BUMD yang ada,” terang sanusi
Sanusi menambahkan, saat ini masih ada waktu bagi Pemerintah Aceh untuk menyiapkan solusi alternative untuk para tenaga kontrak sebelum berakhirnya masa kerja mereka.
“Ada berbagai solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan dana yang ada, misalnya dengan penguatan industry, penguatan BUMD, pengelompokan dan pemberian modal usaha, yang dibina secara khusus, membuka alokasi CPNS atau PPPK yang mengutamakan tenaga kontrak terutama yang telah berusia lanjut,” ungkap Sanusi.
Sanusi berharap, pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran baru ditahun mendatang, tidak hanya sebatas menyampaikan prihatin dan imbauan untuk berfikir dan mencari sendiri alternative dan peluang yang ada.
“Pemerintah perlu menciptakan alternative dan peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi segenap warganya, bukan hanya sekedar menyampaikan narasi yang seolah olah persoalan kerja mereka bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah, kesiapan mental para tenaga kontrak juga perlu, namun tanggung jawab pemerintah juga penting,” demikian Sanusi.(NB)
