Tiga Nama Calon PJ Bupati Abdya Usulan DPRK Dinilai Sudah Tepat Sesuai Harapan.

NusantaraBersatuNews.Com,Aceh Selatan –

Ketua Harian Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh, Teuku Sukandi menyatakan ditilik dari kaca mata hukum dan demokrasi, tiga calon PJ Bupati Abdya yang diusulkan oleh DPRK setempat ke Mendagri dinilai sudah sangat tepat dan legitimit.

“Kendati ada kicau dan sedikit riak di lautan politik kepentingan lokal, maka Itu adalah bunga rampainya demokrasi,” kata Teuku Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa (26/7/2022).

Menurutnya, dari 3 nama yang dilahirkan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan oleh DPRK jelas itu adalah satu proses aspirasi sesuai dengan mekanisme aturan mainnya politik secara sehat dan demokratis.

“Karena DPRK Abdya adalah refresentatif masyarakat Abdya, maka tidak ada lembaga tempat saluran aspirasi masyarakat Abdya yang lebih legitmit di Abdya selain Lembaga DPRK Abdya tersebut,” ucapnya.

Maka bila Lembaga DPRK Abdya yang mengusulkan Calon PJ Bupati Abdya itu sudah tepat dan benar. Namun yang tidak boleh adalah ada Lembaga lain yang sekedar menompang riak di gelombang politik.

“Lalu meintervensi pengusulan PJ Bupati Abdya itu sekedar sensasi saja itu namanya tidak ada etika. Tetapi bila sekedar saran boleh-boleh saja karena hal itu bahagian dari aspirasi dalam tatanan berdemokrasi,” ketusnya.

Ia melanjutkan bila bicara tentang hukum bahwa ada salah satu Calon PJ pernah jadi saksi atas kasus korupsi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, maka siapa saja warga Negara yang baik mesti siap dan bersedia menjadi saksi kasus pelanggaran hukum di Republik ini malahan saksi diberikan perlindungan hukum oleh Negara.

“Status saksi semua kita paham sangat berbeda dengan status tersangka apa lagi terdakwa, karena hukum itu bukti bukan asumsi,” ungkapnya.

Konon lagi sambungnya, Depdagri Itu bukan lembaga kaleng-kaleng tetapi Depdagri adalah lembaga pemerintah yang tidak mudah di pengaruhi oleh siapapun.

“Biarlah proses pencalonan PJ Bupati Abdya berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan mekanisme aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terkesan ada kepentingan di balik kepentingan di antara kita,” pungkasnya.

Asmar Endi.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *