NusantaraBersatuNews.Com,Aceh Selatan –

Ketua Harian Front Pembela Tanah Air (PeTA) Teuku Sukandi menyatakan mendukung ketegasan Pj. Gubernur Aceh yang meminta SKPA untuk tidak menganggarkan bantuan hibah kepada instansi vertikal di Aceh.

“Hal dimaksud mesti ditindak lanjuti oleh Bupati/Walikota, serta segenap SKPK se-Aceh,” kata Teuku Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (11/8/2022).

Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki meminta serta memerintahkan pada jajaran Pemerintah Aceh yang hadir mencatat apa yang disampaikannya dalam pertemuan dengan perwakilan awak media cetak maupun elektronik di Resto Meuligo Pendopo Gubernur Aceh, Senin (8/8/2022) lalu.

“Tentu apa yang disampaikan Pj. Gubernur ini sama dengan apa yang di inginkan Pemerintah Pusat di karenakan Gubernur itu adalah perpanjang tanganan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Bila ada Bupati/Walikota sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengindahkan amanat atau instruksi Pj. Gubernur ini sama dengan Bupati/Walikota membangkang atas intruksi Pemerintah Pusat.

“Oleh kerena itu berdasarkan amanat konstitusi Negara bahwa kita mesti mentaati dan mematuhi amanat ini didalam tata pelaksanaannya. Kita sadari dengan baik dan benar bahwa Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatra dan rangking 6 termiskin di Indonesia secara Nasional,”paparnya.

Ia melanjutkan, pemahaman sederhananya bahwa pengelolaan keuangan daerah provinsi maupun pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam membiayai rumah tangga sendiri saja keadaan keuangan sangat “apoh-apah”.

Maka efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan kita itu mesti konsisten dan konsekwen dilakukan berdasarkan kebutuhan ril program dan perencanaan yang matang secara transparan dan akuntabel.

“Gambaran sederhana untuk dapat kita pahami bersama bahwa saya salah satu mitra diskusi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Saya Selalu Saja Turut Serta di Dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten Aceh Selatan,” ketusnya.

Bahkan, ia sangat mengetahui berapa bantuan anggaran APBK yang diberikan setiap tahun anggaran pada Intansi Vertikal di Kabupaten Aceh Selatan. Sementara untuk kebutuhan anggaran rumah tangga Kabupaten Aceh Selatan sendiri saja kewalahan untuk merealisasikannya.

Sebagai ilustrasi bahwa APBK Aceh Selatan 2023 berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh eksekutif bersama Legislatif di tahun Anggaran 2022 ini sebesar Rp. 1,9 Triliun. Sementara estimasi penerimaan untuk Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1,4 Triliun

Maka tidak dapat terbantahkan di Tahun Anggaran 2023 yang akan datang terjadi rasionalisasi Anggaran Belanja Daerah yang dapat dipastikan akan di pangkas sebesar Rp. 500 Milyar.

“Maka itu saya mendukung instruksi Achmad Marzuki, PJ Gubernur Aceh ini secara penuh demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan,” pungkasnya.

AE.

Share

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.