NusantaraBersatuNews.Com,KUTACANE –
Dituding gagal Wujudkan Visi dan Misi, pasangan bupati Raidin Pinim – Bukhari didemo aliansi Mahasiswa dan Dewan pimpinan daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, Kamis (25/8).
Dahrinsyah penanggung jawab aksi mengatakan, walau masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati daerah ini akan berakhir pada Oktober mendatang, namun hingga kini belum ada sedikitpun niat bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan Visi dan Misinya seperti yang pernah di sampaikan pada waktu Kampanye dulu.
” Kami selaku pemuda Aceh Tenggara merasa ditipu oleh janji- janji pak Bupati Raidin Pinim. Salahsatunya seperti janji membuka lapangan kerja kepada minimal untuk 20.055 warga Aceh tenggara namun sejauh ini tidak pernah terwujud,” Kata Dahrinsyah.
Tidak hanya itu, Janji tersebut juga dibuat atas pengetahuan Notaris waktu itu Nursuhadi, SH M.Kn. Demikian Pihaknya meminta kepada Bupati Raidin Pinim dan pasangannya untuk segera menepati janjinya.
Atau meminta kepada Bupati Aceh tenggara untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Aceh tenggara karena telah mengingkari janji.
” Hari ini kami masyarakat Aceh tenggara merasa kecewa dan menjadi korban demokrasi atas janji bupati menciptakan lapangan kerja,” jelasnya lagi.
Sementara Sarwan Hamid, Koordinator lapangan pada Aksi tersebut mengatakan, selama kepemimpinan pasangan Bupati Raidin – Bukhari (Rabu) pengangguran didaerah juga meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan data dari badan pusat statistik (Bps) tercatat pada 2017 pengangguran didaerah ini tercatat sebanyak 4,75 persen dan di 2020 naik menjadi 5,72 persen.
” Dari bukti ini kita ketahui bahwasanya besaran APBK yang setiap tahun disahkan DPRK mencapai Rp 1,1 Triliun dalam peruntukannya ternyata belum bisa mensejahtrakan masyarakat didaerah ini disebabkan program dijalankan tidak jelas atau program dijalankan kedalam rencana program jangka menengah (rpjm) Kabupaten Aceh Tenggara,” jelasnya.
Tidak hanya, dalam orasinya mahasiswa juga menuding laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati yang disetujui DPRK beberapa waktu lalu juga diduga penuh denga pemufakatan jahat antara pemerintah daerah denga pihak DPRK .
” Dari itu kami berharap DPRK berpihak lah kepada rakyat. Dan buktikan kalian berkerja berpihak kepada kami rakyat anda,” jelasnya.
Mr.Padang
