Anggota DPRK Aceh Barat Diperiksa Polda sebagai Saksi Terlapor

NusantaraBersatuNews.Com, ACEH BARAT – Pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Mawardi Basyah, oleh Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polisi Daerah (Polda) Aceh, ternyata benar.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan, Mawardi Basyah dipanggil untuk diambil keterangannya, atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan.

”Anggota DPRK Aceh Barat atas nama H Mawardi Basyah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah,” kata Winardy kepada AJNN, Sabtu (1/10).

Dikatakannya, dalam perkara penyerobotan tanah itu. Mawardi Basyah masih berstatus saksi terlapor dan dipanggil demi kepentingan penyelidikan. Pemeriksaannya juga sudah mendapat izin dari Pj Gubernur Aceh.

”Mawardi Basyah dipanggil untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan berstatus saksi terlapor,” ujarnya.

Pemanggilan tersebut sesuai dengan LP No: LP/B/152/V/2022/SPKT tanggal 27 Mei 2022 tentang Penyerobotan Lahan. AJNN juga belum memperoleh informasi lebih lanjut, apakah Mawardi Basyah sudah memenuhi panggilan itu atau tidak.

Saat dihubungi via pesan Whatsapp, Mawardi Basyah tidak menanggapinya. Bahkan teman sejawatnya di DPRK Aceh Barat, juga baru mengetahui perihal dirinya dipanggil oleh Polda Aceh atas kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ma ardi Basyah dikabarkan dipanggil oleh Polisi melalui surat panggilan dari Polda Aceh bernomor B/904/IX/RES.1.2/2022/Subdit 2 Resum tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani Direktur Direskrimum Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Ade Harianto.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mawardi Basyah tersebut, dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana penyerobotan lahan, pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 170 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/152/V/SPKT/2022 Polda Aceh 27 Mei 2022.

Namun, tak disebutkan siapa yang menjadi pelapor pada surat itu. Mawardi dipanggil setelah adanya surat yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh bernomor 187/14579 yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2022 tentang persetujuan pemeriksaan terhadap anggota DPRK Aceh Barat itu.

Sumber : AjNN.net

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *