McCarthy dari Partai Republik DPR AS Sebut China Adalah Negara No. 1 dalam Hal Pencurian Kekayaan Intelektual

Poto : Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy (R-CA) berbicara selama konferensi pers tentang "Komitmen untuk Amerika" DPR Republik di luar gedung Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C., AS, 29 September 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein.

WASHINGTON, AMERIKA | NUSANTARABERSATUNEWS.COM – Kevin McCarthy, pemimpin Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) akan membentuk komite seleksi di China jika dia terpilih sebagai ketua majelis.

Hal itu dikatakannya pada Minggu (20/11/2022) waktu setempat.

Dia juga mengatakan dan menuduh bahwa Pemerintahan Biden tidak menentang Pemerintah Beijing.

“China adalah negara No. 1 dalam hal pencurian kekayaan intelektual,” katanya kepada Fox News dalam sebuah wawancara. Dikutip dari laman Reuters.

“Kami akan menghentikan ini dan tidak lagi mengizinkan pemerintah untuk duduk dan membiarkan China melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Amerika.”ujarnya.

McCarthy juga menyebutkan dia akan menepati janjinya untuk mengeluarkan sejumlah Demokrat dari komite-komite utama DPR.

Termasuk Perwakilan Adam Schiff, ketua komite intelijen.

Dia juga menyebut akan mencopot Perwakilan Eric Swalwell dari komite intelijen dan Perwakilan Ilhan Omar dari komite urusan luar negeri.

McCarthy berlomba-lomba untuk menjadi pembicara setelah partainya memenangkan mayoritas DPR yang tipis dalam pemilihan paruh waktu bulan ini.

Meskipun dia perlu mendapatkan suara yang cukup untuk dipilih secara resmi ketika Kongres baru dilantik pada bulan Januari.

Sebuah sumber, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada Reuters bahwa McCarthy menang dalam pemilihan kepemimpinan DPR Republik pada hari Selasa, mengatasi tantangan dari Perwakilan konservatif garis keras Andy Biggs dalam suara 188-31 oleh kaukus.

McCarthy juga mengatakan kepada Fox News bahwa partainya akan “menghentikan kantor-kantor polisi ini di Amerika,”

Hal itu dikatanya setelah Direktur FBI Christopher Wray mengatakan kepada anggota parlemen pada hari Kamis.

bahwa Amerika Serikat khawatir tentang pemerintah China yang mendirikan kantor polisi tanpa izin di kota-kota AS.

Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Eropa Safeguard Defenders menerbitkan sebuah laporan pada bulan September yang mengungkapkan keberadaan lusinan “stasiun layanan” polisi China di kota-kota besar global termasuk New York.

Laporan itu mengatakan stasiun itu adalah bagian dari upaya Beijing untuk menekan warga negara China agar kembali ke China untuk menghadapi tuntutan pidana serta menyebarkan pengaruh dan propaganda Partai Komunis China ke luar negeri.

Kedutaan Besar China di Washington mengakui keberadaan situs yang dikelola sukarelawan di Amerika Serikat, tetapi mengatakan itu bukan “kantor polisi”.

Situs tersebut “membantu warga negara China yang membutuhkan bantuan dalam mengakses platform layanan online untuk memperbarui SIM mereka dan menerima pemeriksaan fisik untuk tujuan itu,” kata seorang pejabat kedutaan kepada Reuters.

Pelaporan oleh Chris Gallagher dan Leah Douglas; Diedit oleh Daniel Wallis dan Paul Simao.

Penerjemah : Afrizal
Sumber : Reuters

Share
Editor: Apriansyah